KEWENANGAN PENCATATAN NIKAH MELALUI PENGHULU DAN KEPALA KUA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA DENGAN PERATURAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA. (2021). Harmoni, 20(1), 144-165. https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468