“KEWENANGAN PENCATATAN NIKAH MELALUI PENGHULU DAN KEPALA KUA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA DENGAN PERATURAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA” (2021) Harmoni, 20(1), pp. 144–165. doi:10.32488/harmoni.v20i1.468.